Cuti Bersama

PENGUMUMAN mendadak pemerintah tentang cuti bersama pada 12 lalu, cukup membuat sebagian masyarakat terkejut. Belum hilang rasa terkejut itu, publik dikejutkan lagi dengan pengumuman pemerintah tentang cuti bersama 3 Juni 2011. Tentu saja menarik untuk membicarakan cuti bersama, mengingat bangsa ini seharusnya bekerja lebih keras lagi agar cepat lepas dari krisis multidimensi.

Dengan kembali menetapkan cuti bersama yang waktunya berdekatan, banyak pihak yang menilai pemerintah seperti tidak memiliki “sense of crisis.” Sebab dibandingkan negara lain, Indonesia memiliki libur paling panjang, libur nasional dan cuti bersama. Pemerintah beralasan cuti bersama dapat meningkatkan produktivitas, lebih efektif, dan efisien, meski belum ada kajian ilmiahnya.

Di lingkungan birokrat, cuti PNS diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 1976. Perarturan itu menjelaskan jenis dan tata cara pengambilan cuti, meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.

Artinya, semua pegawai berhak atas cuti itu, bebas menentukan kapan akan mengambilnya. Juga tidak ada sanksi jika mereka tidak mengambil cuti. Cuti bersama yang ramai dibicarakan itu, tampaknya kurang sejalan dengan filosofinya. Cuti adalah hak tiap pegawai atau karyawan dan diambil sesuai kebutuhan. Namun ketika formatnya menjadi cuti bersama, ia berubah menjadi kewajiban.

Di lingkungan industri dan perkantoran swasta, cuti bersama justru menimbulkan masalah. Di beberapa perusahaan swasta, status karyawan dibedakan menjadi karyawan tetap dan tenaga kontrak. Bagi karyawan tetap, cuti bersama tidak mengakibatkan gaji dipotong karena yang hilang hanya uang transpor dan uang makan.

Hal ini berbeda dari tenaga kontrak karena gaji diperhitungkan berdasarkan produktivitasnya. Artinya, kalau tidak bekerja, termasuk diliburkan oleh pimpinan perusahaan, mereka tidak menerima gaji. Jadi bagi golongan ini, cuti bersama sama saja artinya dengan kehilangan penghasilan. Padahal banyak pihak yang juga menggantungkan hidupnya dari aktivitas perusahaan.

Bila dikatakan, cuti bersama bisa menjadi mimpi buruk bagi kelompok masyarakat marginal. Pemerintah harus melihat jauh ke depan, sebelum mengeluarkan intruksinya kepada publik, termasuk dengan kebijakan cuti bersama.

Bukan hanya itu, di bidang pendidikan cuti bersama berarti menambah jumlah libur sekolah dan pasti mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Tidak mustahil angka kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah tidak akan tercapai. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikanpun bisa menghadapi persoalan serius.

Melihat berbagai bias yang diakibatkan oleh cuti bersama, ada baiknya bila pemerintah mengkaji kembali kebijakan cuti bersama. Bila memang cuti bersama dianggap mampu meningkatkan produktivitas kerja, maka harus dibuktikan bahwa cuti bersama memang mampu meningkatkan produktivitas pegawai. Jangan sampai kebijakan cuti bersama digulirkan, hanya karena keinginan “mayoritas” yang sebenarnya menunjukkan sifat pemalas. Semoga tidak demikian.

Posted on June 1, 2011, in artikel. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: